Pendahuluan: Urgensi Perlindungan HAM bagi Kelompok Rentan 


Hak asasi manusia merupakan pilar fundamental yang menjamin eksistensi dan martabat setiap individu dalam suatu negara. Pengakuan terhadap hak ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Perlindungan hak asasi manusia harus mampu menjangkau setiap individu, terutama bagi kelompok-kelompok rentan yang sering termarjinalkan. Penyandang disabilitas adalah salah satu kelompok rentan yang kerap menghadapi kendala besar dalam memperoleh akses di berbagai aspek kehidupan. Sayangnya, kelompok ini sering kali terbebani oleh paradigma masyarakat yang memandang mereka hanya sebagai penerima bantuan semata.


Pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan yang setara di lingkungan kerja masih menjadi tantangan di Indonesia. Permasalahan ini semakin diperburuk dengan hadirnya praktik diskriminasi dan pemberian upah yang tidak adil bagi pekerja disabilitas. Padahal, Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin hak setiap warga negara untuk bekerja dan mendapat perlakuan yang adil. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa para penyandang disabilitas masih sering dikecualikan dari proses rekrutmen pekerja formal. Mereka sering terhalang oleh persyaratan diskriminatif, seperti kewajiban melampirkan surat keterangan sehat jasmani dan rohani. Akibatnya, banyak dari mereka yang terpaksa beralih ke sektor informal agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.


Tinjauan Yuridis dan Realitas Demografis Sistem Kuota 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2023, populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai angka 22,97 juta jiwa. Angka ini setara dengan 8,5 persen dari total populasi penduduk nasional yang seharusnya memiliki potensi produktif. Akan tetapi, tingkat partisipasi mereka di lingkungan kerja formal berbanding terbalik dengan besarnya jumlah populasi tersebut. Pekerja disabilitas yang terserap secara resmi hanya tercatat sebanyak 763.925 orang atau 0,55 persen dari total tenaga kerja. Kesenjangan angka yang sangat mencolok ini membuktikan bahwa regulasi yang ada belum terimplementasi secara optimal di lapangan. 


Indonesia sebenarnya telah menetapkan kebijakan yang dirancang untuk melindungi hak kerja penyandang disabilitas melalui sistem kuota. Kebijakan strategis ini tertuang secara jelas dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Peraturan tersebut mengamanatkan seluruh instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal dua persen dari jumlah karyawan. Sementara itu, perusahaan swasta juga diwajibkan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas dengan batas kuota minimal sebesar satu persen. Kebijakan kuota ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah untuk menjamin kesetaraan hak di dalam dunia kerja. 


Disharmonisasi Regulasi Melalui Lensa Keadilan Sosial John Rawls 

"Kendati kerangka hukum telah dibentuk, implementasi perlindungan hak penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan masih menghadapi hambatan serius, khususnya terkait pemenuhan kuota minimum pekerja. Disharmonisasi antara regulasi dan realitas ini salah satunya berakar pada konstruksi sanksi yang kurang ideal. Secara yuridis, Pasal 53 UU Penyandang Disabilitas tidak mengatur ketentuan sanksi administratif secara spesifik bagi perusahaan swasta yang melanggar, melainkan menitikberatkan pada sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 143 jo. Pasal 11 UU Penyandang Disabilitas. Sementara itu, upaya penegakan sanksi administratif harus dikaitkan dengan Pasal 190 jo. Pasal 5 UU Ketenagakerjaan. Kompleksitas penegakan aturan lintas regulasi ini memunculkan urgensi untuk mengkaji kembali apakah instrumen sanksi yang ada sudah mumpuni, atau justru menciptakan ruang abu-abu pada tataran pengawasan yang membuat perusahaan pelanggar merasa bebas dari sanksi.


Kesenjangan antara peraturan dan kenyataan ini dapat dianalisis secara mendalam melalui Teori Keadilan Distributif John Rawls. Rawls mengajukan prinsip kebebasan yang setara, yang berarti penyandang disabilitas harus memiliki hak akses kerja yang seimbang. Namun, realitasnya hak-hak tersebut belum terpenuhi karena banyak penyandang disabilitas tidak memiliki kesempatan yang setara untuk bersaing. Prinsip kedua Rawls yaitu perbedaan, yang menyatakan kesenjangan sosial harus memberikan keuntungan bagi kelompok rentan, juga terabaikan. Ketimpangan struktural ini justru semakin menekan penyandang disabilitas dan menjauhkan mereka dari kesejahteraan yang seharusnya mereka nikmati. 

Problematika Kelembagaan dan Lemahnya Sanksi Administratif 

Kelemahan utama dalam penegakan pelindungan tenaga kerja disabilitas terletak pada ketiadaan sistem sanksi administratif yang seragam dan mengikat di tingkat nasional. Secara yuridis, Pasal 53 Undang-Undang Penyandang Disabilitas terbukti mengalami kekosongan norma karena tidak mengatur ancaman sanksi administratif bagi pihak pemberi kerja. Pengaturan sanksi tersebut pada akhirnya sangat bergantung pada pembentukan hukum di tingkat daerah. Sebagai perbandingan yang baik, Provinsi Jawa Tengah telah berani mengatur sanksi administratif secara berjenjang melalui Pasal 118 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2017. Namun, tidak semua pemerintah daerah memiliki kepedulian yang sama untuk menindaklanjuti kekosongan tersebut melalui peraturan daerah.


Sebagai bukti empiris di lapangan yang menguatkan temuan data sebelumnya, dampak ketiadaan sanksi ini tergambar jelas pada rekam jejak penolakan kerja yang dialami oleh penyandang disabilitas. Salah satu kasus nyata adalah pengalaman seorang penyandang disabilitas daksa bernama Takwani Suci Prestanti. Selama rentang waktu tiga tahun pencarian kerja, ia harus menghadapi penolakan dari hampir 50 (lima puluh) perusahaan. Beberapa perusahaan bahkan secara terang-terangan menyatakan penolakan mereka untuk menerima pekerja disabilitas. Keberanian entitas swasta dalam melakukan penolakan terbuka ini mencerminkan bahwa ketiadaan aturan turunan mengenai sanksi administratif membuat perusahaan merasa kebal hukum. Tanpa adanya ketakutan akan ancaman pembekuan atau pencabutan izin usaha, kewajiban pemenuhan kuota satu persen diabaikan begitu saja. Kasus ini menjadi bukti bahwa sanksi administratif harus diatur secara tegas pada peraturan yang lebih tinggi, yakni setingkat Undang-Undang, agar tercipta kepastian hukum yang mengikat.


Kondisi tersebut semakin diperparah oleh problematika kelembagaan dalam sistem pengawasan. Meskipun Pemerintah telah membentuk Komisi Nasional Disabilitas melalui Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 sebagai bentuk respons, lembaga ini tidak memiliki kewenangan penindakan secara langsung. Komisi tersebut hanya memiliki daya sebatas memberikan rekomendasi dan pendampingan. Akibatnya, ketiadaan sanksi administratif yang tegas di tingkat Undang-Undang ditambah dengan ketiadaan lembaga negara yang memiliki daya paksa membuat pelaksanaan pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas berjalan sangat lambat dan seolah jalan di tempat.


Analisis Komparatif: Ketegasan Mekanisme Pengawasan Hukum di Jerman 

Indonesia dapat mempelajari dan mengadopsi model kebijakan dari negara lain seperti Jerman yang memiliki mekanisme pengawasan kuat. Jerman menggunakan kerangka hukum Sozialgesetzbuch IX yang mengatur komprehensif penjaminan hak disabilitas dalam aspek ketenagakerjaan secara tegas. Mereka mewajibkan pemberi kerja dengan minimal dua puluh karyawan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas minimal lima persen. Jerman juga membentuk badan pengawas administratif bernama Integrationsamt yang memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan denda finansial. Sistem denda kompensasi ini terbukti efektif meningkatkan jumlah partisipasi penyandang disabilitas secara signifikan dalam dunia kerja mereka 


Selain memiliki badan pengawas yang berwenang memberikan sanksi, keberhasilan Jerman juga didukung oleh sistem data yang terpadu. Integrationsamt bekerja sama dengan lembaga independen untuk melakukan pengawasan menggunakan platform digital yang menghubungkan semua data pelaporan. Perusahaan diwajibkan memberikan laporan tahunan mengenai tenaga kerja disabilitas dan pelanggaran data ini akan mendapat hukuman berat. Sebaliknya, Komisi Nasional Disabilitas di Indonesia masih terkendala oleh kurangnya akses terhadap data lapangan yang faktual. Belum adanya sistem data terpadu yang mumpuni membuat pemerintah kesulitan memantau kepatuhan perusahaan swasta maupun instansi negeri. Keterbukaan data ini sebenarnya adalah kunci utama untuk melakukan evaluasi kebijakan secara transparan dan terukur ke depannya. 

Penutup: Sinergi Multisektoral Menuju Lingkungan Kerja Inklusif 

Negara telah menunjukkan komitmennya secara hukum, tetapi pelaksanaannya masih membutuhkan sinergi kuat dari berbagai elemen masyarakat. Pemerintah perlu segera memperkuat kewenangan lembaga pengawas dan membentuk unit khusus yang menindak tegas pelanggaran kuota pekerja. Pihak pemberi kerja juga harus membuka pikiran dan menghentikan segala bentuk diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Di sisi lain, masyarakat dituntut untuk mulai menghapus stigma negatif dan lebih merangkul keberadaan para penyandang disabilitas. Melalui langkah-langkah kolaboratif ini, lingkungan kerja inklusif yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia niscaya akan terwujud. 


(Legal Research)

Author: Ganung Rindra Kusuma

Editor: Ridhwan Wibowo


Referensi

Buku dan Artikel Jurnal

Rawls, John. (1971). A Theory of Justice. Harvard University Press.

Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Potret Penyandang Disabilitas di Indonesia: Hasil Long Form SP2020. Badan Pusat Statistik Indonesia.

Pratiwi, Alya Sani, et al. (2023). "Pelaksanaan Pemberian Sanksi Bagi Perusahaan Yang Tidak Mempekerjakan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas." Jurnal Usm Law Review 6, no. 1: 388–406.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). Komisi Nasional Disabilitas.

Kemenko PMK. (2025). Pemerintah Perkuat Komitmen Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam RKP 2025. Kemenkopmk.go.id.

Lumbanrau, R. E. (2019, 21 November). Kisah penyandang disabilitas mencari kerja: 'Hampir 50 kali melamar lowongan tapi hasilnya nihil'. BBC News Indonesia. Kisah penyandang disabilitas mencari kerja: 'Hampir 50 kali melamar lowongan tapi hasilnya nihil' - BBC News Indonesia  

Supanji, Tratama Helmi. (2023). Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.

BIH. Historie Der Sozialen Entschädigung-BIH.

Position Stand. (2023). Wirtschaft Inklusiv.


Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas.

Sozialgesetzbuch Neuntes Buch (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Kode Sosial Buku IX terkait Rehabilitasi dan Partisipasi Penyandang Disabilitas di Jerman).